Pemerintah Kota Palembang

TKS Kabupaten PALI Tidak Boleh Rangkap Jabatan Sebagai Panitia Pilkada

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Yuhairudin,

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Yuhairudin. (istimewa/metrosumatera.com)

Palembang, MediaOnlineNews -- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Yuhairudin, mengatakan bahwa Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang lolos sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau Panitia Pemungutan Suara (PPS), tidak diperbolehkan rangkap jabatan.

"Karena berdasarkan aturan yang ada, bagi TKS yang bertugas di dua jabatan sekaligus, harus mundur dari jabatannya. Sudah ada Surat Keputusan dari Bupati. Alasannya, profesi sebagai PPK, Panwascam, atau PPS, pasti membutuhkan waktu yang penuh dan juga harus netral." ujar Yuhairudin kepada metrosumatera.com, hari Kamis tanggal 9 November 2017.

Selain sudah ada keputusan dari Bupati, masih kata Yuhairudin, Panitia Pilkada mendapatkan gaji yang besar, sehingga dibutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan.

"Sampai saat ini, belum ada laporan yang masuk ke kami terkait adanya TKS yang lulus menjadi PPK, Panwascam, atau PPS. Kalau pun ada, nanti akan kami laporkan kepada Bupati. Lebih baik mundur sebagai TKS dan apabila jabatan dari PPK, PPS, dan Panwascam sudah selesai, bisa bergabung lagi di dunia pemerintahan. Tetapi, mereka harus mengikuti proses dari awal dan harus sesuai dengan aturan pemerintah." saran Yuhairudin.

Sementara itu, Husni Thamrin Tjik Nung yang kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten PALI, akan melakukan pemanggilan kepada TKS yang masih juga menjadi anggota PPK, PPS, atau Panwascam.

"TKS itu kan ketentuan jam kerjanya sama dengan PNS, sehingga tidak mungkin bisa kerja di dua tempat dalam satu waktu. Kalau itu sampai terjadi dan mengambil gaji dua-duanya, itu menyebabkan adanya unsur merugikan keuangan negara." ujar Husni Thamrin Tjik Nung. (ohs)

Hendri Zainuddin, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Sumatera Selatan
author

Redaksi Situs Berita Online Teraktual, Terdepan, dan Terpercaya.

No Response

Leave a reply "TKS Kabupaten PALI Tidak Boleh Rangkap Jabatan Sebagai Panitia Pilkada"