Pemerintah Kota Palembang

Marwah Hayati Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Muara Payang, Jarai, Suka Merindu, Pajar Bulan, Tanjung Sakit Pumu, Tanjung Sakti Pumi

Terkait Kisruh, KPU Hanya Akan Verifikasi Faktual Partai Hanura Dibawah Kepimpinan Oesman Sapta Odang

Komisionet KPU Periode 2017-2022, Pramono Ubaid Tanthowi (ist/kumparan.com)

Komisionet KPU Periode 2017-2022, Pramono Ubaid Tanthowi (ist/kumparan.com)

Jakarta, MediaOnlineNews -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan verifikasi faktual terhadap partai-partai yang akan mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang.

Terkait dengan kisruh yang terjadi di Partai Hanura, Pramono Ubaid Tanthowi yang kini menjabat sebagai Komisioner KPU, menjelaskan bahwa KPU tidak mau terlibat dalam konflik internal partai yang akan mengikuti pelaksanaan pemilu tersebut.

"Kami tidak mau ikut terlibat dalam konflik partai. Kita hanya akan melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan ke KPU, pada saat pendaftaran kemarin." ujarnya saat berada di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Republik Indonesia di Jakarta, hari Senin tanggal 15 Januari 2018, seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Saat mendaftarkan diri sebagai Calon Peserta Pemilu 2019, Partai Hanura menyerahkan dokumen kepengurusan sesuai dengan SK dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kepada KPU.

Dalam dokumen kepengurusan itu, Ketua Umum dijabat oleh Oesman Sapta Odang. Wakilnya dijabat oleh Nurdin Tampubolon, Gede Pasek Suardika, Daryanto, Whisnu Dewanto, Saleh Husin, dan Benny Pasaribu. Sedangkan di posisi Sekretaris Jenderal, dijabat oleh Sarifuddin Suding.

"Kami masih mengacu kepada SK Kemenkumham. Kami hanya memeriksa kepengurusan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham. Kami tidak akan keluar dari itu dan sudah terjadi sejak kepemiluan yang lalu, kecuali ada putusan hukum yang baru dan disahkan kemenkumham." tutur Pramono.

Sekedar mengingatkan, Verifikasi Faktual adalah tahapan akhir seleksi partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU. Verifikasi faktual dilaksanakan di tingkay pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. (ohs)

Hendri Zainuddin, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Sumatera Selatan
No Response

Comments are closed.