banner 728x90

DPD RI dan Calon DOB, Desak Pemerintah Terbitkan RPP Desertada

banner 728x90
Anggota Komite I DPD RI, Hendri Zainuddin, bersama dengan utusan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pemerintah Kabupaten Lahat

Anggota Komite I DPD RI, Hendri Zainuddin, bersama dengan utusan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pemerintah Kabupaten Lahat

JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam rangka Konsolidasi Nasional Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dengan leibatkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se Indonesia, di Gedung Nusantara V, Jakarta, hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016.

Dalam rapat tersebut, DPD RI dan Calon DOB mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).

Anggota Komite I DPD RI, Hendri Zainuddin, mengatakan bahwa dua RPP tersebut merupakan langkah awal dari Pemekaran Daerah. "Kita tentu saja mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan dua PP itu agar pemekaran bisa terlaksana." katanya.

Hendri Zainuddin menjelaskan, saat ini Calon DOB yang diusulkan oleh DPD RI sebanyak 171 daerah. Dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan terdapat kesepahaman bersama mengenai penting dan perlunya pembentukan DOB.

"Tingkat Provinsi ada sebanyak 15 calon DOB, kabupaten 129 calon DOB, dan wilayah kota sebanyak 27 calon DOB. Kami telah melakukan audiensi di DPD RI, melakukan kunjungan kerja dan rapat kerja dengan Mendagri serta Para Pakar mengenai Materi DOB ini. Prinsipnya, kita selalu akan mendukung pembentukan DOB asalkan sudah memenuhi syarat sesuai UU No. 23 Tahun 2014." jelasnya.

Menanggapi desakan dari DPD RI dan Calon DOB, Tjahyo Kumulo yang merupakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menyampaikan bahwa saat ini materi RPP Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah sudah selesai dan sudah diharmonisasikan oleh pihak-pihak terkait.

"Kini kedua RPP tersebut sudah berada di meja Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah." kata Tjahjo.

Kemudian, Tjahjo juga menjelaskan mengenai alasan tertundanya 87 DOB selama bertahun-tahun dikarenakan adanya permasalahan terkait batas wilayah ataupun penentuan ibu kota kabupaten yang masih terjadi perselisihan. Saat ini, sudah ada permintaan pemekaran dari 213 DOB. Namun, pemerintah belum bisa meloloskan permintaan tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi negara.

"Kami memahami konstitusional daerah. Pada prinsipnya pemerintah tidak ada masalah dengan pemekaran, tapi perlu juga dipahami momentumnya saat ini belum tepat mengingat kondisi ekonomi makro dan terbatasnya ruang fiskal saat ini." ujar Tjahjo seperti ditulis oleh goriau.com.

Sekedar informasi tambahan, acara konsolidasi tersebut dihadiri oleh 4 Gubernur dan 163 Walikota serta Bupati dari seluruh daerah di Indonesia. Sementara itu, dari Sumatera Selatan yang terlihat hadir pada acara tersebut adalah utusan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Lahat. (87)

Iskandar M. Sahil, Calon Gubernur Sumatera Selatan Periode 2018-2023
No Response

Leave a reply "DPD RI dan Calon DOB, Desak Pemerintah Terbitkan RPP Desertada"