Pemerintah Kota Palembang

Bupati dan Wali Kota Nyalon Gubernur, Mendagri : “Harus Mundur”

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo (ist/tribunnews.com)

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo (ist/tribunnews.com)

Jakarta, MediaOnlineNews -- Banyaknya Bupati atau Wali Kota yang akan ikut di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 mendatang, padahal mereka baru saja terpilih, mendapatkan perhatian yang serius dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Mendagri berpendapat, setiap kepala daerah yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jenjangnya lebih tinggi, sebaiknya mengundurkan diri.

"Kalau mereka ingin maju ke jenjang yang lebih tinggi di provinsi lainnya, memang harus mundur. Kalau mereka maju ke jenjang yang lebih tinggi dan di provinsi yang sama, kalau tidak salah memang cukup cuti." ujar Mendagri.

Apabila kepala daerah mengikuti pilkada di jenjang yang lebih tinggi namun hanya cuti, masih kata Mendagri, tentu tidak adil. "Cuti menurut saya tidak adil, harus mundur." tegas Mendagri, seperti dikutip dari Monitor.com, hari Senin tanggal 27 November 2017.

Mendagri menjelaskan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait dengan kewajiban cuti atau mundur bagi kepala daerah.

"Kami akan cek undang-undangnya. Kalau belum ada yang detail, ya bisa kami. Kapan mundurnya? Saat mendaftar atau sudah memutuskan." kata Mendagri. (ohs)

Hendri Zainuddin, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Sumatera Selatan
No Response

Leave a reply "Bupati dan Wali Kota Nyalon Gubernur, Mendagri : “Harus Mundur”"